 |
| Calon Bupati Lombok Timur, H. Suryadi Jaya Purnama (SJP). Foto/Istimewa |
LokalNews.id — Calon Bupati Lombok Timur, H. Suryadi Jaya Purnama (SJP), mengkritik data Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurut SJP, persentase angka kemiskinan di Lombok Timur merupakan yang tertinggi kedua di NTB, dengan mencapai 14,51% atau lebih dari 180 ribu jiwa.
“Kami meminta Asisten II jujur kepada masyarakat dan tidak beretorika. Silakan buka datanya jika ingin transparan,” ujar SJP kepada jurnalis LokalNews.id, Senin (23/9).
Mantan Anggota DPR RI ini juga menyayangkan pernyataan Asisten II Setda Lombok Timur, Ahmad Masfu, yang menuduh pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati sembarangan mengambil data terkait angka kemiskinan.
SJP menegaskan bahwa data yang disampaikannya kepada masyarakat adalah data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Terkait tuduhan Asisten II bahwa Paslon asal comot data, justru dia yang berusaha menutupi data yang sebenarnya,” cetus SJP.
Sebelumnya, mengutip dari barbareto.com, Asisten II Setda Lombok Timur, Ahmad Masfu, mengatakan bahwa Paslon sering salah dalam menggunakan data. Hal ini, menurutnya, berdampak pada solusi yang tidak tepat saat menyoroti program tertentu.
“Banyak data yang salah ambil. Jangan sampai mereka malu karena salah data. Jangan ragu untuk bertanya kepada kami,” ujar Masfu.
Ia mencontohkan salah satu kasus terkait angka kemiskinan yang diangkat oleh Paslon SJP. Menurutnya, angka kemiskinan di Lombok Timur telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
“Misalnya soal angka kemiskinan, dibandingkan dengan provinsi, tingkat penurunan kita sudah lebih baik,” jelasnya.
Masfu menambahkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk di daerah tersebut.
“Kenapa angkanya tinggi? Ya, karena kita punya jumlah penduduk yang terbesar,” imbuh mantan Kadiskominfo itu.
Tak hanya kepada SJP, Masfu juga menyinggung Rumaksi sebagai petahana yang sering salah dalam menyajikan data.
“Ya, petahana juga sering salah data. Walaupun petahana, tapi perannya tidak terlalu signifikan,” kata Masfu.
Untuk itu, Pemda Lombok Timur, kata Masfu, terbuka bagi Paslon yang ingin berkonsultasi dan meminta data yang akurat.
“Data di Bappeda bisa diakses oleh semua pihak,” tutupnya. (ong)
