 |
| Lima Paslon Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon. Foto/KPU |
LokalNews.id – Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada 2024, persyaratan pendaftaran pemilihan kepala daerah kini bergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), menggantikan syarat sebelumnya yang memerlukan 20 persen kursi DPRD.
Perubahan ini berdampak signifikan pada dinamika politik di berbagai daerah, termasuk Lombok Timur, NTB. Dari segi materi, putusan ini dianggap merugikan beberapa Pasangan Calon (Paslon) yang berupaya mendapatkan dukungan Partai Politik (Parpol) untuk memenuhi syarat jumlah kursi di KPU.
Paslon berupaya merebut dukungan Parpol pengusung dengan berbagai cara di antaranya adalah H. M. Syamsul Luthfi dan H. Abdul Wahid (Luthfi-Wahid), H. Rumaksi dan Sukisman Azmy (RAMAH), serta H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin).
Di sisi lain, putusan MK ini juga dianggap menyelamatkan beberapa paslon yang sebelumnya kurang kursi. Di antaranya adalah Suryadi Jaya Purnama bersama TGH Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin (SJP-TGF), dan Tanwirul Anhar bersama H. Daeng Paelori (Tanwir-HDP). Kedua pasangan pendatang baru ini berhasil mendaftar ke KPU seperti halnya tiga paslon mantan Wakil Bupati Lombok Timur seperti Syamsul Luthfi, Rumaksi, dan Haerul Warisin.
Mantan Korwil lembaga survei KedaiKOPI Lombok Timur, Lalu Handani, menganalisis dinamika perolehan suara lima paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada mendatang. Ia memprediksi bahwa pasangan Iron-Edwin akan meraih lebih dari 30 persen suara, didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ali BD dan Torkoh NW, dan Pimpinan Marakit dan Yayasan lainnya.
"Dukungan Prabowo sebagai calon presiden terpilih juga akan mempengaruhi," ujar Handani, ditemui media ini di rumahnya, Selasa (17/9).
Posisi kedua diprediksi ditempati pasangan Luthfi-Wahid dengan perolehan suara sekitar 24-26 persen. Meskipun didukung dua organisasi besar, NWDI dan NU, Handani menilai tidak berpengaruh karena jamaah organisasi islam ini merupakan pemilih cerdas. Mereka memilih Paslon memiliki misi yang masuk akal. "Kampanye santun TGB berperan dalam pencapaian hingga 26 persen itu," katanya.
Pasangan SJP-TGF diperkirakan menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sekitar 18 persen, didukung oleh jamaah Samikna Wa Atokna. "Dukungan dari Anjani konsisten di angka 18 persen, baik dari kader NW atau luar NW," tambahnya.
Pasangan RAMAH diprediksi memperoleh suara yang tidak jauh berbeda dengan SJP-TGF, sementara pasangan Tanwir-HDP diperkirakan mendapatkan kurang dari 10 persen suara.
Pemerhati Sosial Politik Lombok Timur ini, juga menyoroti visi dan misi dari masing-masing paslon. Menurutnya, program yang ditawarkan pasangan SJP-TGF cukup bagus dan masuk akal. Namun belum banyak dikenal masyarakat karena mereka merupakan pendatang baru. "Masyarakat cenderung memilih tokoh berpengalaman," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemilih cerdas mempertanyakan kiprah SJP dan Luthfi saat menjabat sebagai anggota DPR RI dari Lombok Timur. "Banyak yang merasa mereka tidak aktif menyapa konstituen saat menjadi anggota DPR RI," tutur Handani.
Sementara itu, visi misi pasangan Luthfi-Wahid, seperti program 'satu miliar satu desa', dinilai tidak realistis karena terbatasnya anggaran daerah. Janji memberikan kesempatan ASN untuk berkarir di jabatan strategis juga dianggap tidak mungkin dijalankan tanpa menimbulkan gejolak di kalangan ASN yang terlibat dalam Pilkada.
"Menariknya, visi misi Luthfi-Wahid mirip dengan Paslon Tanwir-HDP. Saya tidak menuduh adanya copy paste, tapi mirip," tambah Handani.
Sementara, pasangan Iron-Edwin dinilai menawarkan program yang lebih membumi dan dekat dengan kebutuhan masyarakat karena mereka telah lama berinteraksi dengan warga. "Paslon lain baru turun ke lapangan setelah gagal di Pileg," jelasnya.
Lalu Handani juga menilai pemilih NW tergerus mendukung Iron-Edwin karena akan menghidupkan kembali program pemerintahan Alhaer seperti memberikan insentif kepada guru ngaji, marbot dan guru madrasah yang selama pemerintahan Sukiman Rumaksi ditiadakan.
"Saya menilai, guru madrasah di semua golongan atau organisasi akan lebih mendukung Paslon yang memperhatikan kesejahteraan mereka karena selama ini tidak punya Bupati yang memperhatikan nasip mereka. Aturan Bupati juga tidak memiliki kewenangan membantu madrasah dan gurunya, madrasah adalah kewenangan Kementerian Agama,"katanya.
Lebih jauh, Aktivis Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) NTB ini mengingatkan bahwa dinamika perolehan suara bisa berubah tergantung strategi tim sukses dan Parpol pengusung masing-masing paslon. "Ini hasil analisa setelah turun ke berbagai wilayah dan berbicara dengan tokoh masyarakat serta organisasi Islam di Lombok Timur," tutup Handani. (ong)
