_copy_700x465.jpg) |
| Direktur PT Bintang Timur, yang sekaligus distributor pupuk di Kabupaten Lombok Timur, H. Burhanudin. Foto/ Gledeknews.com |
LokalNews.id — Masalah kelangkaan pupuk di Lombok Timur masih berlanjut meskipun ada penambahan kuota. Apalagi dengan mendekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pupuk sering dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dan bahkan menjatuhkan lawan politik.
H. Burhanudin, seorang distributor pupuk di Lombok Timur, menegaskan bahwa Lombok Timur telah menerima tambahan kuota pupuk dari pemerintah pusat. Menurutnya, dengan adanya tambahan ini, kelangkaan pupuk seharusnya tidak terjadi.
"Hanya saja, pupuk subsidi yang diberikan terbatas untuk komoditas tertentu," kata H. Burhanudin seperti yang dikutip pada Rabu (16/10).
Dari 73 jenis komoditas yang ada, hanya sembilan yang mendapatkan pupuk subsidi, yaitu komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, kakao, kopi, tebu rakyat, bawang putih, dan bawang merah.
"Subsidi ini diberikan hanya untuk komoditas utama, sementara tanaman lainnya sering kekurangan pupuk," jelasnya.
H. Burhanudin, yang juga anggota legislatif Provinsi NTB dari Partai PKS ini menegaskan bahwa distributor tidak memiliki wewenang untuk menambah kuota pupuk, harga dan bahkan mengatasi masalah pupuk. Wewenang ini sepenuhnya ada pada pemerintah daerah.
Pernyataan serupa disampaikan oleh H. Haerul Warisin, juga seorang distributor pupuk di Lombok Timur. Ia menegaskan bahwa jika ada distributor yang menjanjikan dapat menambah kuota pupuk, itu adalah kebohongan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan.
 |
| H. Haerul Warisin, calon Bupati Lombok Timur. Foto/ong |
"Namun, jika seorang distributor menjadi bupati, jangankan kuota, pupuk gratis pun bisa diberikan," tegasnya.
Menurut Haerul, kepala daerah memiliki wewenang untuk menambah kuota pupuk subsidi, termasuk memperluas cakupan komoditas yang mendapat subsidi.
"Soal RDKK, ke depan akan diupayakan agar tidak hanya sembilan komoditas yang mendapat pupuk subsidi. Misalnya, petani yang menanam komoditas unggulan seperti nanas, juga harus mendapat subsidi," kata Haerul, yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur.
"Termasuk juga petani tembakau. Mereka menghasilkan DBHCHT, jadi harus terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi," tambahnya.
Lebih lanjut, H. Iron menyoroti bahwa kelangkaan pupuk subsidi yang dirasakan petani disebabkan oleh masalah pada data RDKK. Bahkan jika kuota ditambah 100 persen, menurutnya, tetap tidak akan mencukupi kebutuhan petani.
"Tetap saja akan ada kekurangan karena masalah di data RDKK. Misalnya, petani yang memiliki lahan 20 are hanya mendapatkan 7 kg pupuk. Itu kan tidak sesuai," ungkap H. Iron.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyaluran pupuk yang tepat waktu. Menurut calon Bupati pada Pilkada Lombok Timur 2024 ini, kunci utama ada pada kepala daerah yang memahami sektor pertanian. Ia berkomitmen bersama Edwin Hadiwijaya untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat waktu sesuai dengan musim tanam.
"Kasus saat ini, misalnya pupuk dibutuhkan pada bulan Agustus, tetapi baru disalurkan pada bulan September. Ini semua tergantung pada Surat Keputusan (SK) penyaluran yang diteken Bupati. Jika cepat disahkan, pupuk bisa segera disalurkan," tutupnya. (ong)
