 |
| Pasangan calon Bupati Lombok Timur, H. Syamsul Luthfi – H. Abdul Wahid (Luthfi – Wahid). Foto/istimewa |
LokalNews.id – Para relawan pasangan calon Bupati Lombok Timur, H. Syamsul Luthfi – H. Abdul Wahid (Luthfi – Wahid), diminta segera mendata masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah serta gratis. Temuan di lapangan menunjukkan masih banyak warga miskin yang belum terjangkau sepenuhnya oleh layanan tersebut.
Dalam berbagai pertemuan dengan para relawan, H. M. Syamsul Luthfi menekankan pentingnya mendata warga yang belum menerima layanan pendidikan dan kesehatan gratis. "Persoalan ini tidak hanya terjadi di daerah kita, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia," katanya, melalui keterangan resminya pada Kamis (3/10).
Perubahan data penduduk karena migrasi, kelahiran, dan kematian membuat pemerintah daerah harus selalu memperbarui informasi tersebut. "Karena itu, relawan Luthfi – Wahid harus peka terhadap setiap perkembangan di masyarakat," tambahnya.
Luthfi mencontohkan ketidakadilan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), di mana banyak warga yang seharusnya menerima KIP justru tidak mendapatkannya, sementara warga dari golongan ekonomi menengah ke atas justru memiliki kartu tersebut.
"Ini tentu memicu kecemburuan sosial. Jika Luthfi – Wahid terpilih memimpin Lombok Timur, kami akan melengkapi kekurangan program KIP dari pemerintah pusat dengan menerbitkan Kartu Lotim Pintar (KLP) yang didanai oleh APBD Lombok Timur," ujarnya. Dengan demikian, seluruh warga miskin akan terlayani pendidikan gratis.
Hal yang sama berlaku untuk layanan kesehatan. Banyak warga miskin yang tidak terlayani karena masalah distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat.
"Kami akan menerbitkan Kartu Lotim Sehat (KLS) yang dibiayai oleh APBD Lotim untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan," tegas cucu pahlawan nasional, Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid.
"Dengan KLS, tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) di Lombok Timur," tambah mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Luthfi juga menjelaskan bahwa pendataan yang dilakukan relawan akan melengkapi data yang dimiliki pemerintah daerah. "Sehingga jika nanti Luthfi – Wahid terpilih memimpin Lombok Timur, program tersebut akan lebih mudah direalisasikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya tanpa menimbulkan kecemburuan sosial," jelasnya.
Terkait keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, Luthfi, yang juga mantan Ketua DPRD dan Wakil Bupati Lombok Timur, mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman dalam dinamika penganggaran di pemerintahan pusat.
"Berapa pun anggarannya, selama itu untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, kita akan usahakan," katanya dengan penuh semangat.
Ia menegaskan bahwa tidak sepenuhnya mengandalkan transfer anggaran dari pemerintah pusat atau mengandalkan pinjaman, tetapi akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dalam lima tahun kepemimpinan Luthfi – Wahid, Insya Allah, kami akan berusaha mencapai PAD hingga Rp1 triliun," ungkapnya. PAD ini akan digunakan untuk menambah anggaran program yang dialokasikan oleh pemerintah pusat di Lombok Timur.
Menurut Luthfi, program-program yang direncanakan sesuai dengan visi-misi mereka cukup realistis, baik dari segi sumber pendanaan maupun pelaksanaannya. "Karena itu, data menjadi sangat penting, baik untuk layanan pendidikan, kesehatan, maupun sumber PAD yang akan dikelola lebih baik," ujarnya.
Pendataan ini juga akan dilakukan sembari tim relawan mensosialisasikan program-program Luthfi – Wahid.
