 |
| Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri. Foto/Ong |
lokalnews.id — Saat ini, Pemerintah Daerah Lombok Timur mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Namun, alokasi ini dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (PSD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Hairurrazak Hanafi, menyatakan bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, 20 persen dari APBD belum mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, Hairurrazak berharap agar pemerintah yang baru bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan dari APBD.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, mengatakan bahwa alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan sebenarnya sudah cukup besar. Namun, jika dinilai masih kurang, anggaran tersebut bisa ditingkatkan sesuai dengan kebijakan kepala daerah.
“Alokasi 20 persen ini adalah standar, tetapi jika ingin lebih besar, itu merupakan kewenangan Bupati,” ujar M. Yusri kepada media ini.
Yusri juga berharap agar pemimpin Lombok Timur ke depannya, khususnya Bupati, bisa lebih proaktif melobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran tambahan. Menurutnya, ada banyak peluang di kementerian bagi yang aktif melobi.
“Mengandalkan dana transfer dari pusat saja tidak cukup maksimal, terutama untuk membangun sarana yang lebih baik,” kata Yusri.
Selain APBD, Yusri juga menambahkan bahwa anggaran pendidikan lainnya bisa didapatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, prosesnya cukup panjang dan tidak semua sekolah dapat menerima alokasi ini.
“Prosesnya memang panjang. Ada sekolah yang mendapatkan bantuan, dan ada yang tidak,” tambahnya.
Sebagai Ketua DPRD Lombok Timur, Yusri berjanji akan terus berupaya agar dana aspirasi dewan atau pokok pikiran (pokir) dewan bisa dialokasikan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
“Nantinya, kami berharap bisa membantu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan untuk mendukung pokir dari kawan-kawan di DPR,” tutup Yusri. (ong)
