 |
LokalNews.id — Dalam pembahasan Raperda tentang APBD 2025, Fraksi Gerindra, DPRD Lombok Timur, merekomendasi untuk meningkatkan alokasi anggaran terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Setelah mencermati dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yakni tentang Raperda APBD 2025, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Timur memberikan beberapa catatan,"kata Ketua Fraksi Gerindra, Muallani, Senin 25 November 2024.
Adapun cacatan sebagai rekomendasi disampaikan Muallani dalam rapat paripurna V masa sidang I DPRD Lombok Timur, adalah kepentingan rakyat. Ia menegaskan, APBD harus menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mendorong agar alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sosial.
Kemudian, transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Muallani meminta, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat luas.
"Termasuk laporan yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan hasil pencairannya,"kata dia.
Pembangunan berkelanjutan juga menjadi masukkan. Menurut Muallani, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam APBD.
"Kami mendukung alokasi dana untuk program-program yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan sosial investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana,"jelasnya.
Selain itu, pemerintah Daerah Lombok Timur diminta untuk mempertahankan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, UMKM merupakan pilar penting dalam pengelolaan perekonomian daerah.
Untuk meningkatkan dukungan terhadap UMKM, yaitu melalui program pelatihan, akses permodalan dan pemasaran. Hal ini guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Muallani juga meminta untuk mengepaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Menurutnya, data dan informasi dari evaluasi ini harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran di tahun 2025 agar lebih efektif dan efisien.
