 |
| Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri. Foto/ong |
LokalNews.id – Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses penyelesaian pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan profesi guru (TPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tertunda selama dua tahun.
Yusri mengungkapkan langkah awal yang akan dilakukan adalah mendorong Pemkab Lombok Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mengirim surat resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Surat tersebut bertujuan meminta kejelasan terkait pembayaran tunjangan serta gaji K13 guru PAI.
"Kami akan kawal proses ini. Kasihan para guru PAI, mereka sudah dua tahun tidak ada kejelasan mengenai pembayaran tunjangan dan gaji mereka," ujar Yusri di ruang kerjanya, Jumat (10/1/25).
Menurut Yusri, persoalan ini muncul akibat adanya tafsir ganda dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164, yang mengatur tanggung jawab pembayaran gaji dan tunjangan guru PAI.
PMK tersebut menyebutkan bahwa TPG menjadi tanggung jawab Pemkab, sementara THR dan tunjangan K13 diklaim sebagai tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Namun, Kemenag menyatakan bahwa mereka hanya membayar TPG selama 12 bulan dan tidak mencakup THR maupun K13.
"Untuk menghindari saling menyalahkan, kita minta Pemkab segera melayangkan surat ke Kemenkeu agar ada kejelasan. Jika sudah ada jawaban, pembayaran harus segera dilakukan," tegasnya.
Menurut Yusri, persoalan ini pentingn memahami mengenai aturan yang mengatur pembayaran tunjangan dan gaji guru PAI, termasuk merujuk pada PMK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 dan 14.
DPRD Lombok Timur berjanji akan terus mengawal proses ini hingga hak para guru PAI terpenuhi. "Jangan sampai guru-guru yang telah mengabdi harus menunggu lebih lama. Kesejahteraan mereka adalah prioritas," pungkas Yusri.
