 |
| Dalam Evaluasi Kinerja Triwulan I (Oktober-Desember 2024) yang berlangsung Selasa (14/01) di Jakarta. Foto/istimewa |
LokalNews.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 meningkat tajam dari 58,94% pada tahun sebelumnya menjadi 80,47%. Realisasi PAD tahun ini tercatat mencapai Rp487,740 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp386,034 miliar.
Peningkatan ini didukung oleh sejumlah langkah strategis, seperti evaluasi berkala, perbaikan basis data pajak daerah, serta optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga gencar menerapkan elektronifikasi transaksi daerah, yang terbukti efektif. Per 31 Desember 2024, 74,18% pajak daerah masuk melalui kanal digital, 19,46% semi-digital, dan hanya 6,36% tunai.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi nasional, dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai daerah terbaik ketiga dalam digitalisasi wilayah Nusatenggara dan Papua (Nusampua).
Inovasi dan Perbaikan Layanan Pajak
Dalam Evaluasi Kinerja Triwulan I (Oktober-Desember 2024) yang berlangsung Selasa (14/01) di Jakarta, Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik memaparkan sejumlah inovasi, termasuk peluncuran Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH). Sistem ini mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan.
“Dengan SIPDAH, kami berharap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu semakin meningkat, sehingga mampu memperkuat pembiayaan pembangunan daerah,” ujar Juaini.
Perbaikan BUMD dan Layanan Publik
Pemkab Lombok Timur juga fokus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari beberapa BUMD, hanya PT Energi Selaparang yang masih membutuhkan pembenahan, termasuk penyelesaian masalah piutang macet dan pengembangan usaha produktif. Selain itu, layanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), serta layanan air bersih (SPAM Pantai Selatan) terus ditingkatkan.
Dalam aspek sosial, Pemkab memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada petani tembakau dan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
Apresiasi dan Tantangan ke Depan
Kemendagri RI, melalui 15 narasumber, mengapresiasi capaian Lombok Timur. Namun, peningkatan pengelolaan BUMD, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi menjadi tantangan yang perlu diselesaikan ke depan.
“Semua capaian ini adalah hasil kerja keras tim, sinergi, dan dukungan masyarakat Lombok Timur. Terima kasih atas dedikasi dan kerja sama seluruh pihak,” tutup Juaini Taofik.
Dalam evaluasi tersebut, Pj. Bupati didampingi Plt. Inspektur Daerah Hambali, Asisten III Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M. Zaidar Rahman, serta jajaran pimpinan OPD lainnya. (*)
