 |
| Kantor Inspektorat Daerah Lombok Timur. Foto/ong |
LokalNews.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 521 miliar rupiah untuk tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat akan turut berperan dalam mengawasi dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, salah satunya di sektor sumber daya alam.
Irban Lima Inspektorat Lombok Timur, H Haerudin, yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (PLT) Inspektur Inspektorat, Hambali, menyampaikan bahwa pihaknya akan ikut andil mengawasi dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak menaati peraturan terutama soal izin .
Adapun sektor yang dimaksud adalah tambang, tambak, serta usaha lainnya yang memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam di daerah Lombok Timur.
"Kita bantu tertibkan, agar semua terfaftar. Kami menunggu, KPK sedang berkoordinasi dengan OPD - OPD"kata H Haerudin, tidak lama ini.
Selain pengawasan izin, Inspektorat juga menyoroti laporan tentang adanya transaksi tidak resmi atau upeti yang diterima oleh desa-desa yang memiliki kawasan tambak dan tambang.
Praktik ini, menurut Inspektorat, menjadi salah satu faktor penyebab bocornya PAD yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menyambut baik upaya yang dilakukan Inspektorat. Menurutnya, kolaborasi antar OPD ini sangat penting untuk meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat.
"Sektor tambak dan tambang memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Tahun ini target kita sekitar 521 Miliar,"sebut Muksin, Kamis 30/1/2025).
Potensi sektor tambang di Lombok Timur sangat luar biasa untuk meningkatkan PAD.
Akan tetapi, menurut Muksin, pengawasan yang kurang terhadap pengelolaan limbah, proses izin, serta kewajiban pajak seringkali menjadi masalah.
Selain itu, di sektor tambak. Muksin mengatakan mendapat PAD dari PBB. Sementara untuk sumur bor dalam bentuk pajak. Baginya, tambak saat ini mulai tertib membayar kewajiban.
"Hanya tambang ini berbagai cara menghindar dari pajak. Dengan Kehadiran Inspektorat untuk menertibkan dan mengawasi sektor ini sangat tepat,"katanya.
Muksin menambahkan, untuk mencapai target pendapatan tahun ini, dibutuhkan kolaborasi tidak hanya bersama inspektorat, namun dengan OPD lainnya.
"Tidak ada alasan merek tidak tertib,"ujarnya. (*)
