 |
| Rapat evaluasi di ruang Komisi IV DPRD Lombok Timur, di pimpin oleh H Lalu Hasan Rahman, Selasa (18/3). dok/ong |
Lombok Timur, LokalNews.id – Kisruhnya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Rp40 miliar serta Bansos pokok pikiran (pokir) dewan melalui Dinas Perdagangan, mendorong Komisi IV DPRD Lombok Timur menggelar rapat evaluasi. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perdagangan, Bidang Anggaran, BPKAD, Kabag ULP, serta Inspektorat.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memastikan agar program di tahun 2025 tidak mengalami permasalahan seperti tahun 2023.
"Salah satu isu yang mencuat adalah penyaluran bansos dari pemerintah daerah dan pokir dewan yang dilakukan secara bersamaan,"kata Lalu Hasan Rahman.
Berdasarkan kordinasi awal, sambunganya, penyaluran paket senilai Rp40 miliar dengan pokir dewan tidak diperkenankan bersamaan untuk menghindari persamaan penerima.
PPK Pengadaan Paket 40 Miliar, dan Pokir Dewan, Hari Juniawan, menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp40 miliar bukanlah bansos melainkan bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat Lombok Timur.
"Perbedaan mendasar antara kedua program tersebut terletak pada mekanisme penyalurannya,"jelas Hari.
Dijelaskan lebih jauh, bantuan Rp40 miliar disalurkan berdasarkan data penerima (by name by address) yang telah diverifikasi dengan kartu keluarga, sesuai petunjuk teknis dari Bupati. Sementara itu, bansos pokir dewan menyasar kelompok atau lembaga masyarakat yang bertanggung jawab atas distribusinya kepada warga.
Hari, juga menegaskan bahwa bantuan sembako ini bukan paket lebaran, sehingga penyalurannya tidak harus selesai pada bulan ramadhan ini. Kontrak bisa dikeluarkan bulan ini dan tetap sah meskipun distribusinya dilakukan setelah bulan Ramadan, karena program ini bertujuan mengatasi dampak inflasi daerah yang bisa terjadi sebelum atau sesudah puasa.
"Semua program di Dinas perdagangan didampingi oleh tim koordinasi, dalam hal ini ada pihak kepolisian, kejaksaan, tim probabiliti audit inspektorat,"kata Hari, yang juga Kepala Bidang Kementrologian, Dinas Perdagangan Lombok Timur itu.
Saat ini, Dinas Perdagangan juga mengelola anggaran pokir dewan sekitar Rp10 miliar, yang mencakup bantuan berupa beras, minyak, dan sirup, tergantung pada proposal yang diajukan oleh yayasan atau lembaga penerima manfaat.
Sejauh ini, disampaikan Hari, Bantuan Sembako Rp40 miliar sudah berjalan tahap pendistribusian ke masing-masing desa/lurah. Sementara bantuan sembako dari pokir dewan juga diharapkan segera terlaksana.
"Kedua program baik untuk masyarakat. Tidak bisa dijadikan polemik mana dahulu. Harapan kita, pak Bupati itu adil, anggota dewan adil, dan dua-duanya di cintai rakyat,tandas Hari Juniawan. (*)
