 |
| Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Muhammad Yusri. dok/ong |
Lombok Timur, LokalNews.id – Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Muhammad Yusri, menegaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan telah menyetujui usulan pengadaan paket sembako senilai Rp 40 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut telah disahkan melalui tahapan penyelarasan, penetapan, hingga di paripurnakan.
"Kawan dari fraksi PDI sendiri hadir di semua tahapan, dan meyetujui. Ada tanda tangan kehadirannya," tegas Yusri, Selasa (11/3).
Terkait nota keberatan PDI Perjuangan yang mengusulkan alokasi di Dinas Sosial, Yusri menyebutkan bahwa seharusnya hal itu disampaikan saat pembahasan atau sebelum penetapan APBD 2025.
Ia juga menegaskan bahwa bansos senilai Rp 40 miliar tersebut bukan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga bertujuan menekan inflasi. Mengingat, kata dia, kondisi prekonomian di perkotaan sedang lesu, berdampak ke desa-desa.
"Sasaran bansos ini sebanyak 273 ribu kepala keluarga. Kalau hanya untuk warga miskin, di Lotim jumlahnya sekitar 183 ribu jiwa," jelas Yusri.
Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menyebut bahwa program ini merupakan kebijakan yang baik, tidak hanya untuk menekan inflasi tetapi juga sebagai bagian dari janji politik Iron Edwin saat kampanye.
"Kenapa anggaran ini ditempatkan di Dinas Perdagangan, bukan di Dinas Sosial? Karena sembako ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin, yang jumlahnya sekitar 15,1% atau sekitar 183 ribu jiwa, tetapi juga masyarakat lain yang terdampak ekonomi secara langsung, dengan total sasaran mencapai 273 ribu jiwa," ujarnya.
Menurut Hasan Rahman, program ini sejalan dengan mekanisme pasar murah yang juga dikelola oleh Dinas Perdagangan dan telah dianggarkan.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran Fraksi PDI Perjuangan tidak perlu berlebihan, karena program ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah daerah dan melibatkan aparat penegak hukum (APH), seperti kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat, untuk mengawal pelaksanaannya.
"Ini bulan Ramadan, mari kita husnuzon (berprasangka baik). Jangan belum apa-apa sudah suuzon (berprasangka buruk) terhadap pemerintah daerah. Jika ada kesalahan arah, Golkar pasti akan meluruskannya dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Biarkan pemerintah bekerja dulu, sambil kita mengawasi pelaksanaannya di lapangan," pungkasnya. (*)
"Ini bulan Ramadan, mari kita husnuzon (berprasangka baik). Jangan belum apa-apa sudah suuzon (berprasangka buruk) terhadap pemerintah daerah. Jika ada kesalahan arah, Golkar pasti akan meluruskannya dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Biarkan pemerintah bekerja dulu, sambil kita mengawasi pelaksanaannya di lapangan," pungkasnya. (*)
