 |
| Reservoir di Suela yang di bangun untuk menjawab kesulitan air. dok:ong |
Lombok Timur, LokalNews.id — PDAM Lombok Timur menggelontorkan anggaran lebih dari Rp200 juta untuk membangun reservoir guna mengatasi krisis air di Kecamatan Suela dan Pringgabaya.
Reservoir yang dibangun pada 2023 di lahan milik PDAM ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Batuyang, Selaparang, dan sekitarnya. Namun, hingga kini warga masih mengalami kesulitan air.
"Kami sangat membutuhkan air bersih dari PDAM, tidak ada alternatif lain," ujar Saeful kepada media baru-baru ini.
Ironisnya, meskipun berada dekat dengan sumber mata air, permasalahan distribusi air di wilayah ini belum terselesaikan sejak kepemimpinan beberapa direksi sebelumnya.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan sistem pembayaran meter air PDAM. Masih ditemukan praktik penarikan ilegal.
"Warga membayar langsung ke petugas yang datang ke rumah, tetapi pembayaran itu tidak tercatat," ungkap Munadi.
"Tiba-tiba tagihan kami menumpuk. Saya bahkan sampai bertengkar dengan petugas di kantor unit," tambahnya.
Warga berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius, terutama dalam upaya memberantas praktik pembayaran di luar sistem resmi.
Hingga berita ini ditayangkan, Plt. Dirut PDAM Lombok Timur, Sofiyan Hakim, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan. (*)
Reservoir yang dibangun pada 2023 di lahan milik PDAM ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Batuyang, Selaparang, dan sekitarnya. Namun, hingga kini warga masih mengalami kesulitan air.
"Kami sangat membutuhkan air bersih dari PDAM, tidak ada alternatif lain," ujar Saeful kepada media baru-baru ini.
Ironisnya, meskipun berada dekat dengan sumber mata air, permasalahan distribusi air di wilayah ini belum terselesaikan sejak kepemimpinan beberapa direksi sebelumnya.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan sistem pembayaran meter air PDAM. Masih ditemukan praktik penarikan ilegal.
"Warga membayar langsung ke petugas yang datang ke rumah, tetapi pembayaran itu tidak tercatat," ungkap Munadi.
"Tiba-tiba tagihan kami menumpuk. Saya bahkan sampai bertengkar dengan petugas di kantor unit," tambahnya.
Warga berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius, terutama dalam upaya memberantas praktik pembayaran di luar sistem resmi.
Hingga berita ini ditayangkan, Plt. Dirut PDAM Lombok Timur, Sofiyan Hakim, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan. (*)
