Potensi PBB P-2 Lombok Timur Capai Rp100 Miliar, Bapenda Genjot Pendataan Gunakan Aplikasi

Buku analisa potensi pajak daerah PBB dan BPHTB. dok/ong

Lombok Timur, LokalNews.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, meluncurkan aplikasi My Pendataan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Aplikasi ini dioperasikan oleh pemerintah desa dan didukung dengan peningkatan anggaran Bagian Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar 30 persen.


Kepala Bidang PBB Bapenda Lombok Timur, M. Tohri Habibi, mengungkapkan bahwa potensi PAD dari sektor PBB dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp80 hingga Rp100 miliar. Saat ini, realisasi PBB aktif maksimal berada di angka Rp25 miliar, dengan perhitungan Dasar Hukum Ketetapan Pajak (DHKP) sekitar Rp23 miliar.


"Potensi PBB pasif bisa mencapai Rp80–Rp100 miliar jika seluruh data pajak PBB P-2, termasuk luas lahan, jumlah bidang tanah, serta jumlah bangunan, dapat terekam secara optimal. Saat ini, data bangunan yang terekam baru sekitar 25 persen," ujar Tohri, Selasa (18/3).


Ia juga menambahkan bahwa pajak dengan potensi kenaikan tertinggi adalah pajak hotel dan restoran. Namun, PBB P-2 tetap menjadi potensi awal yang pasti.


"Jika PBB ini dikelola dengan baik, bisa berdampak pada peningkatan sektor pariwisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran, seperti yang terjadi di Bali," jelasnya.


Untuk menggali potensi ini, Bapenda menerapkan strategi dengan menyebarluaskan akun aplikasi My Pendataan ke seluruh desa di Lombok Timur. Desa akan melakukan pendataan langsung menggunakan aplikasi tersebut.


Peluncuran aplikasi ini juga dibarengi dengan peningkatan anggaran BHPRD sebesar 30 persen atau sekitar Rp3 miliar, yang akan diberikan langsung kepada desa/lurah setiap tiga bulan. Dana ini digunakan untuk insentif, biaya pendataan, dan sosialisasi.


"April ini harus cair. Dananya ada di desa, sementara di Bapenda Rp0. Kita harapkan bersama-sama mengawasi agar dana tersebut benar-bena  digunakan untuk pendataan," tegas Tohri.


Namun, Bapenda masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk menyosialisasikan aplikasi My Pendataan ke desa-desa. Saat ini, sosialisasi dilakukan dengan minim anggaran.


"Kalau tidak ada anggaran untuk sosialisasi, bagaimana desa bisa tahu cara menggunakannya?" ujarnya.


Selain itu, Tohri menekankan pentingnya dukungan pimpinan dalam optimalisasi PBB P-2, seperti melalui program Opjar tahun lalu. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB P-2, diperlukan juga tambahan SDM, terutama tenaga penilai pajak yang bertugas menilai properti masyarakat.


"SDM adalah faktor utama dalam optimalisasi pajak," pungkasnya. (*)