 |
| Pendopo II atau rumah dinas wakil Bupati Lombok Timur sedang dikerjakan, saat Komisi IV DPRD melakukan inspeksi mendadak pada Senin (24/2/2025). Foto/istimewa |
Lombok Timur, LokalNews.id – Proyek perehapan Pendopo I dan II Lombok Timur menuai sorotan dari Komisi IV DPRD. Pasalnya, pengerjaan yang terkesan dipaksakan ini dinilai menimbulkan masalah baru, termasuk peninggalan hutang daerah yang cukup besar.
Berdasarkan data terakhir, Lombok Timur memiliki hutang sebesar Rp91,6 miliar. Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, menilai hutang tersebut mencakup berbagai proyek, termasuk rehab pendopo, pembangunan gerbang Masbagik, serta pembangunan Puskesmas Masbagik.
"Hutang 91,6 miliar ini belum jelas, karena belum ada laporan yang jelas dari TPAD. Apakah masuk juga gaji honor kita tidak tau," katanya, melalui sambungan telephone, Jumat (28/2/2025).
“Bupati dan wakil bupati tidak boleh meninggalkan hutang di akhir masa jabatan. Harusnya pembangunan direncanakan matang agar tidak setengah-setengah. Kasihan juga Pak Wakil Bupati terpilih yang sampai sekarang masih berkantor di rumahnya,” tambah Lalu Hasan.
Ia juga menyoroti bahwa sebelum direhab, pendopo masih layak digunakan. Kini, justru dibutuhkan tambahan anggaran untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya audit menyeluruh sebelum melanjutkan proyek ini.
“Seharusnya bupati dan wakil bupati terpilih diberi kesempatan untuk menentukan desain pembangunan sesuai visi mereka. Jangan sampai ada proyek yang tidak sesuai kebutuhan, apalagi jika harus meninggalkan hutang,” ketus ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus lebih selektif dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah.
"Jika proyek-proyek yang membebani keuangan daerah bisa ditunda atau dikaji ulang, maka beban hutang Rp91,6 miliar bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan,"tandasnya.
Daram perencanaan pembangunan dan perbaikan Pendopo Bupati menelan anggaran Rp3 Miliar dengan pengawasan dan perencanaan, sementara Pendopo Wakil Bupati sebesar 5 Miliar juga dengan pengawasan dan perencanaan.
Sekda Lombok Timur, HM Juaini Taofik, masih menjabat sebagai Penjenjabat Bupati pada Tahun 2024, menjelaskaan bahwa kondisi kedua pendopo mengalami keretakan dan kerusakan parah akibat gembap bumi. Menurutnya, proyek ini harus dikerjakan pemerintah daerah saat ini untuk menuntaskan program yang telah tertuang dalam APBD tahun 2024.
"Kondisi cukup parah akibat gempa bumi sehingga harus dibangun kembali terutama pendopo Wakil Bupati,"ungkap Juaini, mengutip rri.co.id berjudul "Pemda Lombok Timur Bangun dan Rehab Pendopo Bupati dan Wakil Bupati".
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan ini merupakan bagian dari refleksi pemerintahan transisi yang tengah berlangsung. Juaini meyakini, bagunan baru ini akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif bagi pemerintah baru.
"Nantinya diharapkan pemimpin Lombok Timur yang akan datang juga dapat menempati lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman,"ucapnya.
Untuk di ketahui, anggaran pembangunan pendopo wakil bupati lebih besar karena akan dibangun rumah baru. Perencanaannya pun juga sudah lama mengingat kondisi gedung pendopo 2 atau rumah dinas wakil bupati ini dinilai juga sudah sangat tidak layak ditempati.
Untuk pendopo Bupati, perbaikan dikhususkan pada aula yang biasa digunakan untuk pertemuan rutin diperluas sehingga menjadi atensi untuk dilakukan pembangunan ulang.
Sedangkan batas pengerjaan pendopo bupati dan wakil bupati hingga akhir tahun 2024. Namun, sampai saat ini masih dikerjakan. Bahakan, ada rencana penambahan anggaran di tahun 2025.(*)
