 |
| Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat Lombok Timur Tahun ini. Foto/istimewa |
Lombok Timur, LokalNews.id - Ahmad Amrullah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim), sentil program Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp40 Miliar yang menyasar 273 ribu (Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kritikan anggota dewan ini, dinilai sekedar cari panggung.
Amrullah menyoroti skema pengalokasian, dasar penentuan penerima, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan. Ia menyarankan Pemerintah Daerah lebih teliti menentukan sasaran penerima Bansos agar tidak menjadi Polemik.
Selain itu, alokasi Bansos sebesar 40 Miliar. Menurut Amrullah sangat besar di situasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Bansos juga bukan program jangka panjang melainkan bersifat sementara.
"Ini bansos yang akan dibagi kepada 273 ribu penerima, sedangkan penduduk miskin kita saja segitu, kemana saja sasarannya? Jangan nanti malah bagi-bagi buat tim sukses,"kata Amrullah, mengutip iNewsLombok.com
Politisi PDI Perjuangan Dapil IV Lombok Timur tersebut, menyarankan Pemerintah Daerah lebih memfokuskan program berskesinambungan seperti pembangunan infrastruktur. Amrullah juga berharap, Bupati-wakil Bupati terpilih agar menepati janji-jani saat kampanye.
Disisi lain, program Bansos Pemkab Lotim ini mendapat dukungan dari Politisi PKB, Mahrus. Secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap program Bupati - Wakil Bupati Haerul Warisin - Edwin Hadiwijaya.
Anggota DPRD Lotim itu secara gamblang mengatakan bahwa bantuan sembako untuk masyarakat tersebut adalah program top dan paling bagus, karena jelas mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat.
"Saya secara pribadi maupun secara fraksi jelas mendukung program ini. Ini program top, dan murni untuk masyarakat," kata Mahrus kepada awak media, Senin (3/3/2025).
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Mahrus berujar bahwa itu tidak berimbas terhadap program pemberdayaan untuk masyarakat karena kebijakan itu hanya menyasar sektor-sektor yang tidak terlalu urgent seperti biaya perjalanan dinas, makan minum, dan biaya rapat.
Karena itu, Mahrus tidak setuju jika ada yang mengatakan negara ini sedang gelap gulita. Ia berpendapat, jika menginginkan Lombok Timur ini maju, maka semua program patuh karya pemerintah harus didukung.
Program-program tersebut, ungkap dia, seperti program bantuan langsung maupun sifatnya pemberdayaan bagi para pelaku UMKM.
"Nah disini DPR itu harus pengawasannya tetap. Contoh diprogram bantuan Sembako ini, kita harus pastikan tepat sasaran. Jangan belum apa-apa kita sudah bicara pengawasan," sentilnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, secara kelembagaan DPRD Lombok Timur sangat mendukung program bantuan Sembako tersebut dengan harapan bisa menekan inflasi daerah.
Karena itu dia menegaskan jika ada anggota dewan yang menolak program yang sangat diharapkan oleh masyarakat itu, maka itu murni pendapat pribadi oknum yang sekadar mencari panggung.
"Makanya di WA grup saya bilang, jangan jadikan ini sebagai ajang politik untuk populis sebagai politisi," tandas Mahrus sembari mengulang jika dirinya mendukung penuh program bantuan Sembako tersebut. (*)
