 |
| Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) menemui Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM. Juaini Taofik. dok/pkp |
Lombok Timur, LokalNews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menegaskan komitmennya dalam menangani isu-isu perempuan, anak, dan keluarga menyusul kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) dalam Aliansi Masyarakat Sipil Lombok Timur.
Dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik pada Senin (21/4), aliansi menyuarakan keresahan atas wacana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan OPD lain.
Menanggapi hal itu, Juaini menegaskan bahwa belum ada rencana penggabungan, dan menekankan pentingnya peran strategis DP3AKB dalam mengatasi isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Lotim akan memperkuat peran DP3AKB dalam RPJMD 2025–2030, termasuk memasukkan isu kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai fokus pembangunan.
Pemkab juga akan menggalang sinergi lebih erat dengan tokoh agama dan adat demi efektivitas program di tingkat masyarakat. (*)
Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei), pemkab juga berencana mengangkat isu pendidikan perempuan dan anak melalui kampanye kolaboratif.
Perwakilan Aliansi, Ririn Hayudiani, mengapresiasi komitmen Pemkab. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan untuk mewujudkan pembangunan Lombok Timur yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.
